GERAK Aceh dan Kasus Korupsi

528

Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Provinsi Aceh memintakan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh untuk secepatnya mengaudit anggaran yang berkaitan dengan kegiatan Pekan Olah Raga dan Seni (Porseni) yang telah berlangsung beberapa waktu lalu.

Di Aceh, kegiatan Porseni adalah tanggung jawab Kantor Wilayah Kementrian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Aceh. “Akan tetapi anggaran kegiatan Porseni tersebut dialokasikan melalui APBN yang masuk dalam DIPA, ” ujar Kepala Divisi Advokasi Korupsi GeRAK Aceh Hayatudin Tanjung di Banda Aceh. Dalam pelaksanaanya, diduga ada pengutipan dana dari para PNS, apa itu Guru, Pegawai tata usaha dan juga bahkan juga dari para siswa.

GERAK Aceh dalam hal ini mendapati ada Surat Edaran khusus pengutipan sejumlah Uang. GeRAK Aceh menilai pengutipan dana Personi tersebut berpotensi korupsi. GERAK Aceh juga menyebutkan bahwa, Pengutipan Uang tersebut tidak memiliki korelasi azas manfaat bagi yang menyetornya. Sebab yang me-nikmati Uang hasil Setoran dari PNS tersebut cuma segelintir Orang yang ikut dalam kegiatan Porseni. Apalagi, dari temuan GeRAK Aceh, penggunaan anggaran kegiatan Porseni di Kemenag kabupaten/kota ada beberapa keanehan yang ditemukan di lapangan, seperti untuk memperbaiki mobil Pribadi panitia Porseni, pembayaran fee, biaya ucapan terima kasih, biaya kebersihan lokasi acara, biaya angkut peralatan tempat masak, duit lelah panitia, biaya sewa bus dan  sebagainya. “Ini jelas terkesan sarat dengan kepentingan panitia Porseni itu sendiri. Panitia Porseni Kemenag Aceh dengan gampang menghabiskan dana dari hasil pungutan / Pengutipan tersebut, ” ungkapnya.

Maka dari itu GeRAK Aceh bakal menyurati Kemenag untuk mengevaluasi pungutan yang dibebankan ke-pada pegawai, guru dan para siswa – siswi tersebut.

Baca Juga : Gambar Sasuke dan Naruto dan Kode Bank BRI

Kepala Kantor Wilayah Kemenag Aceh (Ibnu Sa’dan) diminta bertanggung jawab terkait hal ini. “Seharusnya Pihak Kakanwil Kemenag Aceh mengeluarkan surat edaran ke-pada seluruh Kemenag tingkat kab / kota di Aceh untuk tidak mengeluarkan surat edaran terkait pengutipan dana dari PNS dan Siswa. Ini merupakah salah satu kelemahan dari Kakanwil Kemenag Aceh terkait tidak tegasnya dalam mengawal seluruh jajarannya di kabupaten kota. Padahal, pengutipan dana tersebut jelas-jelas telah membuat wali murid terbeban, dapat dibayangkan siswa miskin yang tidak mempunyai uang, Akan tetapi disisi lain juga dibebankan untuk memberikan Uang yang tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri. (Sumber : medanbisnisdaily.com)