Hukum Merayakan Natal Bagi Umat Islam

954

Hukum Merayakan Natal Bagi Umat Islam – Detik-detik datang saat datangnya Natal (dan Tahun Baru Umat Kristiani) kerap kali muncul perdebatan seputar boleh-tidaknya mengucapkan “Selamat Natal”. Hukum Merayakan Natal atau hari Raya orang kafir adalah haram berdasarkan kesepakatan (ijma’) semua ulama, demikian pula pendapat Ulama Ahlussunnah Waljama’ah (Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Asy Syafi’i dan Imam Ahmad).

Hukum Merayakan Natal Bagi Umat Islam Menurut Ulama Ahlussunnah Waljama’ah

Akhirnya tibalah kajian Hukum Islam ini dengan menjelaskan kepada kaum Muslimin sekalian seperti dikutip dari situs hidayatullah.com akan satu pendapat kuat di kalangan Salafus Shalih, bahwa Nabi Muhammad SAW, para Khulafaur Rasyidin sesudahnya, menurut Ijma’ para Sahabat, menurut Ijma’ 4 Imam Madzhab Ahlussunnah Waljama’ah (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali); bahwa, jangankan merayakan Natal, tidak ada satu pun dari mereka yang pernah dalam mulutnya mengucapkan “Selamat Natal” atau pun “Selamat Hari Raya Yahudi Nasrani”. Jika Nabi Muhammad SAW dan para Shahabat Nabi yang telah mendapat jaminan masuk Surga tidak pernah melakukan suatu perbuatan itu, lalu apakah artinya ada pendapat ulama-ulama yang membolehkan itu? Apakah sumber Hukum Islam mereka, selain Nabi Muhammad SAW?

Ingat sebuah riwayat ketika Nabi Muhammad SAW berjalan di perkampungan kaum Yahudi, lalu mendapati mereka sedang berpuasa. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, “Ini hari apa? Mengapa mereka berpuasa?” Lalu dijawabnya, saat itu adalah hari 10 Muharram (‘Asyura), Umat Yahudi sedang merayakan hari terbebasnya Musa Alaihi salam dan kaumnya dari kejaran Tentara Fir’aun dan bala tentaranya. Maka Nabi Muhammad SAW menegaskan, bahwa beliau lebih berhak mewarisi sejarah Nabi Musa AS daripada kaum Yahudi. Atas peristiwa itulah, lalu Nabi Muhammad SAW mulai mensunnahkan puasa Sunnah Asyura kepada umat Islam seluruh semesta alam. Agar berbeda dengan Kafir Yahudi, Nabi Muhammad SAW menambahkan puasanya menjadi Tasu’a Asyura (puasa tanggal 9 dan juga 10 Muharram). Ini berarti, andaikan kaum Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS memiliki hari raya yang haq di sisi Allah SWT, maka ummat Islam lah yang lebih berhak mewarisi hari raya itu dengan amal-amal kebaikan, bukan mereka.

Khalifah Islam yang kedua Umar bin Al Khattab berkata,

اجتنبوا أعداء الله في عيدهم

Jauhilah musuh-musuh Allah SWT di perayaan mereka” (HR. Al Baihaqi, dengan sanad shahih).

Musuh Allah SWT sudah jelas, itulah orang-orang kafir. Menjauhi mereka, tentu saja perbuatan yang dilakukan adalah dengan tidak menghadiri perayaan hari raya mereka dan tidak memberikan Ucapan selamat Natal pada hari raya mereka. Namun apa yang terjadi sekarang ini ? Sungguh aneh jika ada ulama-ulama saat ini yang membolehkannya, Sedangkan para sahabat Nabi SAW dari jauh hari sudah mewanti-wanti.

Hukum Merayakan Natal Bagi Umat Islam Versi Muhammadiyah

Bendum (Bendahara Umum) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Anwar Abbas menyatakan Muslim tetap tidak boleh mengenakan atribut Natal walaupun hal tersebut untuk kepentingan bisnis. “Saya tidak setuju dengan pernyataan Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama (Dirjen Bimas Kemenag), Bapak Machasin, yang menyatakan pengenaan atribut sah-sah saja, ” ujar Anwar Abbas di Jakarta.

Menurut Anwar Abbas, penggenaan atribut Natal tidak diperkenankan sebab telah me-nyangkut problem kepercayaan.

Anwar Abbas menerangkan, Natal adalah persoalan agama dan juga tidak ada sangkut-pautnya dengan bisnis. Dalam Al-qur’an surat Al-kafirun dinyatakan bahwa memang orang-orang non-Muslim dipersilakan mengerjakan ibadahnya sendiri, Muslim pun mengerjakan ibadah sendiri dan juga tidak memaksa non-Muslim untuk mengikutinya. “Ini telah me-nyangkut kepercayaan seseorang, ” kata dia.

Dia menerangkan Dirjen Bimas Islam Kemenag Machasin lebih cocok men-jadi akademisi bukanlah birokrat, sebab mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. “Sebagai akademisi, dia bebas berbicara mengenai bidangnya. Tetapi, kalau dia jadi birokrat ceritanya jadi lain. Dia terikat dengan aturan birokrasi. “

Tugas birokrat adalah melayani umat, menolong umat, bukanlah membikin problem dan juga men-jadi beban bagi umat Islam di indonesia. “Dan kalau dia selaku birokrat hendak melaksanakan suatu mesti ada dasar hukumnya agar tidak membikin gaduh, ” ujar dia.

Kalau hal tersebut dibiarkan, tidak mustahil Kementerian Agama yang telah memperoleh Tunjangan Kinerja (Tukin) bukannya men-jadi pelayan umat ataupun rakyat, melainkan malah men-jadi musuh umat dan juga musuh rakyat. “Menurut saya, sebab problem tersebut telah menyangkut problem kepercayaan, Machasin selaku orang Dirjen di Kemenag janganlah mengeluarkan opini apalagi fatwa tanpa meminta pendapat MUI, ” katanya.

Kalau masih mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam lagi, lanjut dia, hendaknya Machasin dikembalikan ke kampus sehingga peluang berwacana lebih terbuka.

Semoga kajian Hukum Islam ini sederhana ini bermanfaat. Amin