Kenaikan Gaji Ke 13 PNS TNI POLRI 2018: Jokowi Hapus Gaji 13 Pegawai?

3690
Advertisement

Kenaikan Gaji Ke 13 PNS TNI POLRI 2016 – KemenPAN-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) menyebutkan, hingga saat ini belum ada perubahan mengenai gaji terkait ke-13. Artinya, PNS, TNI/Polri beserta pensiunan masih tetap saja menerima gaji ke-13 yang biasanya disalurkan tiap menjelang tahun ajaran baru.

“Belum ada instruksi apa2 terkait gaji ke 13, masih tetap saja seperti yang sebelumnya, “kata HKIP KemenPAN-RB Herman Suryatman.

Advertisement

Herman Suryatman mengimbau masyarakat PNS Indonesia untuk tidak boleh terpengaruh dengan isu-isu terkait efisiensi anggaran yang tengah digalakkan pemerintahan Jokowi-JK.

“Masyarakat Jangan gampang terprovokatif ataupun percaya dengan isu yang tidak jelas sumbernya. Yang jelas saat ini belum ada instruksi mengenai penghapusan Gaji Ke 13 PNS , ” ujarnya.

Kebijakan gaji 13 sudah ada di zaman pemerintahan Megawati. Tujuannya ialah mau memberikan bantuan kepada seluruh PNS TNI POLRI yang anaknya telah memasuki tahun ajaran baru. Kebijakan ini terus dilanjutkan hingga masa pemerintahan SBY selama 2 periode.

PNS Cemas, Muncul Isu Jokowi Hapus Gaji Ke-13

Para PNS mulai khawatir terkait pemerintahan Jokowi-JK yang menekankan pentingnya efisiensi anggaran, bakal menghentikan gaji PNS ke-13. Lebih-lagi telah berkembang isu luas di masyarakat, mulai tahun depan gaji ke-13 tersebut tidak ada lagi.

“Kita telah mendengar informasi terkait hal tersebut, lebih lagi disebutkan bahwa termasuk dengan tunjangan kerja akan dihapuskan. Makanya, kita amat mengharapkan isu ini mendapat respon dari para pejabat yang berwenang. Contohnya, semoga saja ada pengganti yang mampu mempertinggi kesejahteraan pegawai, ” ujar salah seorang PNS yang namanya tidak mau disebutkan namanya.

Asisten III Dra Henny Giroth ketika dikonfirmasi terkait perihal ini, mengaku bahwa memang Pemda dengan cara resmi belum memperoleh informasi penghapusan Gaji Ke 13 PNS dan juga Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).

“Secara resmi wacana tersebut belum pernah diteruskan ke Pemda. Akan tetapi, kalaupun kebijakan dari pemerintah pusat, selaku pemerintah daerah kita mesti me-ngikuti kebijakan tersebut. Cuma saja, pastinya ini butuh penyesuaian, ” Ungkap Giroth.

Baca juga : Daftar Kenaikan Gaji PNS TNI POLRI Tahun 2015

Advertisement