KPK Vs Polri Terbaru dan Penghancuran KPK

1107

KPK Vs Polri Terbaru dan Upaya Penghancuran KPK  – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto tidak begitu sepakat dengan aneka macam pendapat banyak pihak bahwa memang penangkapannya adalah upaya pelemahan KPK. Namun menurut Bambang Widjojanto (BW), levelnya telah lebih tinggi lagi, yaitu Upaya penghancuran KPK.

“Mungkin harus dinaikkan satu level lagi iya? ” kata Bambang Widjojanto ketika ditanya wartawan di rumahnya di Depok, Jawa Barat

Sebelumnya, salah seorang Wartawan ternama di jakarta meminta komentar Bambang Widjojanto mengenai penangkapannya selaku upaya pelemahan KPK. Terlebih, Wakil Ketua KPK lainnya, Adnan Pandu Praja, juga dilaporkan oleh PT Desy Timber ke Bareskrim Polri dengan fitnah atau tuduhan perampokan perusahaan dan juga kepemilikan saham dengan cara ilegal.

Bambang Widjojanto menolak berkomentar perihal pelaporan terhadap Adnan Pandu. Alasannya, BW belum mendengar langsung mengenai informasi tersebut.

Bareskrim Polri menangkap Bambang Widjojanto. Bambang Widjojanto dituduh telah menyuruh saksi untuk memberikan keterangan palsu terkait dengan sengketa pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, ketika menjalani profesi selaku pengacara pada tahun 2010. Penangkapan tersebut terjadi selang sepekan sesudah KPK menetapkan status tersangka terhadap calon Kapolri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Adapun Adnan Pandu dilaporkan oleh kuasa hukum PT Desy Timber ke Bareskrim Polri, Mukhlis Ramlan. Mukhlis Ramlan menuding Adnan merampok saham milik PT Desy Timber ketika masih men-jadi kuasa hukum perusahaan kayu tersebut pada tahun 2006. Menurut Mukhlis, Adnan memanfaatkan kisruh di antara internal keluarga pemilik saham mayoritas PT Desy Timber. Sehingga, Adnan berhasil menguasai 85 persen saham di perusahaan tersebut.

Baca juga :Kode Bank Mandiri dan Kode Bank BRI

Kasus Polri Vs KPK dan Janji Jokowi Kini Tinggal Kenangan

Perseteruan antara dua instansi penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga Polri dinilai akibat kinerja dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sendiri yang tidak konsisten dengan pemberantasan korupsi.

Penilaian tersebut dicurahkan oleh mantan aktivis 98, Andre Rosiade, ketika dihubungi wartawan.

Menurut Mantan aktivis 98, hal tersebut dapat dilihat ketika Presiden Joko Widodo membiarkan Bareskrim yang baru beberapa hari diangkat oleh Polri malah mengkriminalisasi Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto (BW) dengan kasus lama yang diungkit kembali.

“Jadi Presiden Jokowi ini bukanlah melemahkan KPK tetapi ingin menghancurkan KPK, jadi ini-lah serangan balik koruptor dan juga prosedur kehancuran KPK diawali, ” kata Andre.

Andre Rosiade menyatakan bahwa janji kampanye Jokowi seperti halnya bakal mempertinggi jumlah penyidik KPK dan juga memperkuat anggaran KPK cuma hanya mimpi disiang bolong. Justru, perseteruan Kasus Polri Vs KPK memperlihatkan Jokowi tidak komitmen dengan upaya pemberantasan korupsi.

“Kinerja Jokowi yang menunjukan komitmen dan juga janji-janjinya memperkuat KPK dan juga melaksanakan pemberantasan korupsi ternyata hingga kini cuma janji-janji semata ataupun cuma sekedar angin surga saja, ” ujat Andre.

Baca Juga : Makanan Paling Bau dan Foto Paling Mesra

Konflik KPK Vs Polri Karena Sikap Jokowi

Presiden Jokowi (Joko Widodo) dinilai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin selaku Aktor Utama yang paling bertanggung jawab atas perseteruan yang terjadi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI (KPK Vs Polri).

Perseteruan antara Polri Vs KPK berawal dari penetapan Komjen Budi Gunawan selaku tersangka oleh KPK tersebut berbuntut dengan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh polisi.

“Itu justru berawal dari sikap Jokowi soal pencalonan Kapolri. Artinya ada yang bertanggung jawab pula, ” kata Din ketika ditemui di Kepatihan Yogyakarta.

Jokowi menunda pelantikan Budi Gunawan selaku Kapolri sebab menanti prosedur hukum dari KPK. Budi Gunawan diduga mengantongi rekening gendut. Namun Din Syamsuddin menolak berkomentar soal kasus tersebut sebab tidak mau mengintervensi hukum. “Yang terpenting ada bukti, ” kata Din Syamsuddin.

Sayangnya, menurut Din Syamsuddin dalam Berita Islam Hari Ini, penetapan status tersangka terhadap Budi Gunawan tidak pas waktunya saja. Lantaran penetapan tersangka dilakukan ketika Budi telah diajukan ke DPR RI selaku calon Kapolri kuat Pimpinan Polisi. “Begini tidak jernih, ” kata Din Syamsuddin.

Penyelesaian perseteruan tersebut, menurut Din Syamsuddin, mesti dari Presiden Jokowi dan juga wakilnya Pak Kalla. Antara lain bisa melalui islah ataupun rekonsiliasi.

“Tapi kalau telah ada penegakan hukum, iya hukum tanpa kompromi. Asalkan tidak sebab dendam, ” kata Din Syamsuddin Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut.

Baca Juga : Cerita Cinta dan Cara Buka Situs Yang Diblokir